BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Indonesia
merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam nya ,seperti misalnya bahan
tambangnya, lahan pertanian nya, tanah nya yang subur ,namun hal tersebut tidak
lantas menjadikan masyarakat yang tinggal di dalam nya menjadi makmur secara
keseluruhan, tetap ada suatu kesenjangan ekonomi di Negara ini. Dengan kata
lain,Negara ini masih bisa dikatakan miskin mengingat tingkat Kemiskinan di
Indonesia masih cukup tinggi. Sampai saat ini pun pembangunan masih
berkonsentrasi di daerah pusat khususnya di Ibukota dan sekitarnya, keadaan
seperti ini sangatlah jauh dari apa yang dicita-citakan dalam tujuan nasional
Indonesia mengenai usaha-usaha untuk pemerataan pembangunan. Akibat dari
kurangnya pemerataan pembangunan memang tidak begitu dirasakan oleh masyarakat
yang tinggal di daerah yang mengalami pembangunan cukup pesat, dan hal tersebut
jauh berbeda apabila dibandingkan dengan daerah yang pembangunannya bisa
dikatakan masih lamban, atau masih belum tersentuh oleh pemerintah seperti
daerah-daerah di Indonesia yang masih terpencil. Ironis sekali jika kita
melihat keadaan seperti ini di negara kita karena masalah pembangunan yang
kurang merata keseluruh daerah di Indonesia. Sebagai fakta yang dapat kita
ketahui, di salah satu media elektronik tertulis,
Ketua DPRD Jabar
Irfan Suryanagara mengakui bahwa pembangunan di Jabar belum merata. Kondisi
tersebut terjadi akibat Pemprov dan DPRD Jabar belum optimal mendesain APBD.
“Selama ini APBD disusun tanpa menggunakan data, akibatnya pembangunan hanya
dilakukan berdasarkan perkiraan. Saya harus jujur pemerataan pembangunan belum
tersebar”. Kata Irfan saat dihubungi oleh salah satu redaksi media informasi.
1.2 Masalah a) Apa yang menyebabkan
ketidakmerataan pembangunan di Indonesia serta bagaimana solusinya?
1.3 Hipotesis Ketidak merataan
pembangunan di Indonesia antara lain disebabkan oleh kurang optimalnya
pelakasanaan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mencapai sebuah pemerataan
pembangunan, serat kurangnya perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok
masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan rendah seperti
buruh tani, petani penggarap yang tidak memiliki lahan, petani pemilik lahan
yang sempit, nelayan dan pengrajin. Maka dari itu solusi yang dapat diterapkan
agar pemerataan pembangunan dapat dicapai antara lain,optimalisasi pelaksanaaan
kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, serta lebih ada perhatian khusus
terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan
penghasilan rendah.
1.4 Metode Metode yang digunakan dalam studi
sosial kali ini adalah dengan kajian kepustakaan, serta digunakan pula media
internet untuk menambah informasi yang dibutuhkan, dalam studi kali ini,
masalah ekonomi yang dibahas adalah ketidakmerataannya pembangunan di
Indonesia,karena optimalisasi pelaksanaan kebijakan serta perhatian kepada
kelompok-kelompok masyarakat dengan pengahasilan rendah merupakan faktor yang
cukup banyak mempengaruhi kemerataan pembangunan di Indonesia, maka hal pertama
yang perlu diperhatikan adalah mengenai pelaksanaan kebijakan yang paling utama
yakni kebutuhan pokok masyarakat, seperti sandang, pangan dan perumahan, hal
tersebut merupakan hal utama yang wajib di perhatikan oleh pemerintah, baru
kemudian kepada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan,dengan semakin tingginya
tingkat pendidkian maka skill yang dimiliki pun semakin tinggi,dengan skill
yang tinggi sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka kesempatan memperoleh
pekerjaan semakin besar,selanjutnya, pelayanan kesehatan, pembagian
pendapatan,dalam hal ini dapat diartikan sebagai penyaluran dana untuk
kepentingan masyarakat, sebagai contoh dana yang disalurkan tersebut untuk
menambah faktor produksi di suatu wilayah serta untuk mengembangkan potensi di
daerah tersebut, selanjutnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,
kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnnya bagi generasi muda dan
kaum wanita, serta pemerataan di bidang penyebaran pembangunan ke seluruh
wilayah tanah air dan kesempatan memperoleh keadilan juga harus ditingkatkan.
Mengenai perhatian kepada kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian
dengan penghasilan rendah, seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak
memiliki lahan, petani pemilik lahan yang sempit, nelayan dan pengrajin, dapat
diusahakan dengan cara penyediaan lahan untuk petani, serta meminjamkan modal
untuk para nelayan dan pengrajin. Jika semua atau paling tidak sebagian besar
dari hal-hal tersebut terlaksana dan terpenuhi,maka sedikit demi sedikit
kesenjangan ekonomi di Negara ini akan berkurang sehingga kemerataan
pembangunan di Negeri ini akan tercapai.
BAB II
PEMBAHASAN
Berdasarkan informasi
yang didapatkan, sehingga dapat temuan yang didapatkan antara lain bahwa
penyebab dari ketidakmerataan pembangunan di Indonesia antara lain pelaksanaan
kebijakan untuk pemerataan pembangunan yang kurang optimal, kebijakan-kebijakan
tersebut antara lain pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak
khususnya sandang, pangan dan perumahan, pemerataaan kesempatan memperoleh
pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan
kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan
berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita,
pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah tanah air, pemerataaan
kesempatan memperoleh keadilan.
Maka dari itu perlu
adanya optimalisasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, selain itu
perhatian terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang memilii mata pencaharian
dengan penghasilan yang rendah, misalnya saja buruh tani , yakni orang yang
tidak memiliki lahan pertanian, sehingga ia hanya bekerja pada petani yang
memilii lahan, sehingga hasil yang didapatkan pun tidak menentu, karena belum
tentu setiap hari ada pemilik lahan yang mencari tenaga buruh untuk membantu
pekerjaan di lahan pertanian, untuk menangani masalah ini dapat digunakan
uapaya-upaya seperti peminjaman lahan oleh pemerintah kepada para buruh
tersebut,begitu pula dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan maupun
petani yang memilii lahan , namun sempit, bisa pula dibantu dengan penyediaan
pupuk serta alat-alat pertanian, kemudian peminjaman modal bagi para nelayan
serta pengrajin yang berpenghasilan kecil untuk menambah modal untuk bidang
usahanya, jika nelayan , modal pinjaman tersebut,dapat digunakan untuk
menunjang pendapatan dari hasil memperoleh tangkapan, seperti memperbaiki atau
bahkan membeli perahu, kemuudian, membeli jala maupuna alat tangkap ikan
lainnya,untuk pengrajin ,misalnya saja untuk menambah jumlah bahan baku,
alat-alat produksi maupun untuk menambah karyawan sehingga produktivitas
bertambah, jadi dapat kita simpulkan bahwa :
2.1 Faktor penyebab Ketidakmerataan
Pembangunan di Indonesia antara lain :
a) Kurangnya perhatian
pemerintah dalam menuntaskan masalah pemerataan pembangunan.
b) Pembangunan lebih
banyak di fokuskan di daerah-daerah perkotaan
c) Kurangnya sifat
kewirausahaan para pelaku pengembang ekonomi di wilayah
d) Lokasi-lokasi Pulau
pelosok terpencil yang sulit dijangkau
e) Keterbatasan
Jaringan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan
daerah
f) Lemahnya kerjasama
antara pelaku pengembangan kawasan seperti pemerintah, lembaga nonpemerintah,
swasta, dan masyarakat.
g) Ketidakseimbangan
pasokan sumber daya alam dengan kegiatan pembangunan Dari faktor yang dapat
kita lihat, cita-cita bangsa kita untuk mensejahterakan masyarakat belum
sepenuhnya terwujud mengingat pembangunan yang hanya terpusat di daerah
perkotaan, bahkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan
terwujud apabila tidak ada fasilitas pendidikan (sekolah) yang berada di daerah
pelosok.
2.2 Solusi Penyelesaian masalah yang
dapat dilakukan antara lain :
a) Membuat Daerah
Otonom yang berfungsi untuk;
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
• Meningkatkan pelayanan umum masyarakat daerah.
• Meningkatkan daya saing daerah.
b)
Membuat rencanaan kerja arahan dari Pemerintah
c)
Meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah dan luar pemerintah dalam
pembangunan Indonesia.
d)
Menggunakan Anggaran Negara sebaik-baiknya dan Pengawasan sehingga Dana
pembangunan tidak di salah gunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab (Koruptor).
e)
Perlu adanya perhatian khusus kepada kelompok-kelompok m asyarakat yang
mempunyai mata pencaharian dengan pengahsilan rendah , seperti petani, petani
penggarap yang tidak memiliki lahan, petani pemilik lahan yang sempit, nelayan
dan pengrajin.
f)
Pembinaan dunia usaha dilakukan terhadap koperasi dengan penyediaan dana
pengkreditan untuk pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah.
g)
Perlu ditekankan juga pentingnya penggunaan teknologi tepat guna dalam usaha
menciptakan esempatan kerja.
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan Negara Indonesia belum melakukan pembangunan yang merata, sejauh ini
pembangunan yang dilakukan masih terpusat pada daerah perkotaan.sehingga
daerah-daerah pelosok seakan-akan belum terjamah oleh pembangunan, Negara ini
juga belum dapat memanfaatkan wilayah-wilayah daerah pelosok yang memiliki
potensi untuk membangun perekonomian Indonesia sehingga dapat menambah
pendapatan Negara.
3.2
Saran Pemerintah dalam hal ini harus lebih memperhatikan wilayah terpencil dan
mengusahakan pembangunan secara maksimal, membuat kebijakan-kebijakan yang
dapat menunjang pembangunan di wilayah-wilayah daerah. Merancang perencanaan
pembangunan pada daerah pelosok, namun bukan hanya pemerintah saja yang
memiliki kewajiban untuk membuat pembangunan di Indonesia menjadi merata,
sehingga meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya, namun juga setiap individu
dari masyarakat juga harus mengusahakan kesejahteraan atas diri masing-masing,
dengan lebih giat bekerja serta menumbuhkan dan mengembangkan sifat
kewirausahaan, selain itu pembangunan yang ada juga diharapkan tetap dalam
pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan, agar tetap ada
keseimbangan alam.
DAFTAR PUSTAKA
http://mahmudimam.blogspot.com/2013/10/makalah-studi-sosial-masalah-ekonomi.html
http://dek-dilla.blogspot.com/2012/01/v-behaviorurldefaultvmlo.htmlRitonga,
M.T,dkk.Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI.Jakarta: Penerbit PT. Phibeta Aneka Gama,
2007. Ritonga, M.T,dkk.Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X.Jakarta: Penerbit PT. Phibeta
Aneka Gama, 2007.