Minggu, 31 Mei 2015

Tugas Softskill 3 (tiga)



BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam nya ,seperti misalnya bahan tambangnya, lahan pertanian nya, tanah nya yang subur ,namun hal tersebut tidak lantas menjadikan masyarakat yang tinggal di dalam nya menjadi makmur secara keseluruhan, tetap ada suatu kesenjangan ekonomi di Negara ini. Dengan kata lain,Negara ini masih bisa dikatakan miskin mengingat tingkat Kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Sampai saat ini pun pembangunan masih berkonsentrasi di daerah pusat khususnya di Ibukota dan sekitarnya, keadaan seperti ini sangatlah jauh dari apa yang dicita-citakan dalam tujuan nasional Indonesia mengenai usaha-usaha untuk pemerataan pembangunan. Akibat dari kurangnya pemerataan pembangunan memang tidak begitu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang mengalami pembangunan cukup pesat, dan hal tersebut jauh berbeda apabila dibandingkan dengan daerah yang pembangunannya bisa dikatakan masih lamban, atau masih belum tersentuh oleh pemerintah seperti daerah-daerah di Indonesia yang masih terpencil. Ironis sekali jika kita melihat keadaan seperti ini di negara kita karena masalah pembangunan yang kurang merata keseluruh daerah di Indonesia. Sebagai fakta yang dapat kita ketahui, di salah satu media elektronik tertulis,
Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengakui bahwa pembangunan di Jabar belum merata. Kondisi tersebut terjadi akibat Pemprov dan DPRD Jabar belum optimal mendesain APBD. “Selama ini APBD disusun tanpa menggunakan data, akibatnya pembangunan hanya dilakukan berdasarkan perkiraan. Saya harus jujur pemerataan pembangunan belum tersebar”. Kata Irfan saat dihubungi oleh salah satu redaksi media informasi.
1.2 Masalah a) Apa yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia serta   bagaimana solusinya?
1.3 Hipotesis Ketidak merataan pembangunan di Indonesia antara lain disebabkan oleh kurang optimalnya pelakasanaan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mencapai sebuah pemerataan pembangunan, serat kurangnya perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan rendah seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak memiliki lahan, petani pemilik lahan yang sempit, nelayan dan pengrajin. Maka dari itu solusi yang dapat diterapkan agar pemerataan pembangunan dapat dicapai antara lain,optimalisasi pelaksanaaan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, serta lebih ada perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan rendah.
1.4 Metode Metode yang digunakan dalam studi sosial kali ini adalah dengan kajian kepustakaan, serta digunakan pula media internet untuk menambah informasi yang dibutuhkan, dalam studi kali ini, masalah ekonomi yang dibahas adalah ketidakmerataannya pembangunan di Indonesia,karena optimalisasi pelaksanaan kebijakan serta perhatian kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan pengahasilan rendah merupakan faktor yang cukup banyak mempengaruhi kemerataan pembangunan di Indonesia, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah mengenai pelaksanaan kebijakan yang paling utama yakni kebutuhan pokok masyarakat, seperti sandang, pangan dan perumahan, hal tersebut merupakan hal utama yang wajib di perhatikan oleh pemerintah, baru kemudian kepada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan,dengan semakin tingginya tingkat pendidkian maka skill yang dimiliki pun semakin tinggi,dengan skill yang tinggi sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka kesempatan memperoleh pekerjaan semakin besar,selanjutnya, pelayanan kesehatan, pembagian pendapatan,dalam hal ini dapat diartikan sebagai penyaluran dana untuk kepentingan masyarakat, sebagai contoh dana yang disalurkan tersebut untuk menambah faktor produksi di suatu wilayah serta untuk mengembangkan potensi di daerah tersebut, selanjutnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnnya bagi generasi muda dan kaum wanita, serta pemerataan di bidang penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah tanah air dan kesempatan memperoleh keadilan juga harus ditingkatkan. Mengenai perhatian kepada kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan rendah, seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak memiliki lahan, petani pemilik lahan yang sempit, nelayan dan pengrajin, dapat diusahakan dengan cara penyediaan lahan untuk petani, serta meminjamkan modal untuk para nelayan dan pengrajin. Jika semua atau paling tidak sebagian besar dari hal-hal tersebut terlaksana dan terpenuhi,maka sedikit demi sedikit kesenjangan ekonomi di Negara ini akan berkurang sehingga kemerataan pembangunan di Negeri ini akan tercapai.

BAB II
PEMBAHASAN
Berdasarkan informasi yang didapatkan, sehingga dapat temuan yang didapatkan antara lain bahwa penyebab dari ketidakmerataan pembangunan di Indonesia antara lain pelaksanaan kebijakan untuk pemerataan pembangunan yang kurang optimal, kebijakan-kebijakan tersebut antara lain pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya sandang, pangan dan perumahan, pemerataaan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah tanah air, pemerataaan kesempatan memperoleh keadilan.
Maka dari itu perlu adanya optimalisasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, selain itu perhatian terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang memilii mata pencaharian dengan penghasilan yang rendah, misalnya saja buruh tani , yakni orang yang tidak memiliki lahan pertanian, sehingga ia hanya bekerja pada petani yang memilii lahan, sehingga hasil yang didapatkan pun tidak menentu, karena belum tentu setiap hari ada pemilik lahan yang mencari tenaga buruh untuk membantu pekerjaan di lahan pertanian, untuk menangani masalah ini dapat digunakan uapaya-upaya seperti peminjaman lahan oleh pemerintah kepada para buruh tersebut,begitu pula dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan maupun petani yang memilii lahan , namun sempit, bisa pula dibantu dengan penyediaan pupuk serta alat-alat pertanian, kemudian peminjaman modal bagi para nelayan serta pengrajin yang berpenghasilan kecil untuk menambah modal untuk bidang usahanya, jika nelayan , modal pinjaman tersebut,dapat digunakan untuk menunjang pendapatan dari hasil memperoleh tangkapan, seperti memperbaiki atau bahkan membeli perahu, kemuudian, membeli jala maupuna alat tangkap ikan lainnya,untuk pengrajin ,misalnya saja untuk menambah jumlah bahan baku, alat-alat produksi maupun untuk menambah karyawan sehingga produktivitas bertambah, jadi dapat kita simpulkan bahwa :
2.1 Faktor penyebab Ketidakmerataan Pembangunan di Indonesia antara lain :
a) Kurangnya perhatian pemerintah dalam menuntaskan masalah pemerataan pembangunan.
b) Pembangunan lebih banyak di fokuskan di daerah-daerah perkotaan
c) Kurangnya sifat kewirausahaan para pelaku pengembang ekonomi di wilayah
d) Lokasi-lokasi Pulau pelosok terpencil yang sulit dijangkau
e) Keterbatasan Jaringan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah
f) Lemahnya kerjasama antara pelaku pengembangan kawasan seperti pemerintah, lembaga nonpemerintah, swasta, dan masyarakat.
g) Ketidakseimbangan pasokan sumber daya alam dengan kegiatan pembangunan Dari faktor yang dapat kita lihat, cita-cita bangsa kita untuk mensejahterakan masyarakat belum sepenuhnya terwujud mengingat pembangunan yang hanya terpusat di daerah perkotaan, bahkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan terwujud apabila tidak ada fasilitas pendidikan (sekolah) yang berada di daerah pelosok.
2.2 Solusi Penyelesaian masalah yang dapat dilakukan antara lain :
a) Membuat Daerah Otonom yang berfungsi untuk;
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
• Meningkatkan pelayanan umum masyarakat daerah.
• Meningkatkan daya saing daerah.
b) Membuat rencanaan kerja arahan dari Pemerintah
c) Meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah dan luar pemerintah dalam pembangunan Indonesia.
d) Menggunakan Anggaran Negara sebaik-baiknya dan Pengawasan sehingga Dana pembangunan tidak di salah gunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab (Koruptor).
e) Perlu adanya perhatian khusus kepada kelompok-kelompok m asyarakat yang mempunyai mata pencaharian dengan pengahsilan rendah , seperti petani, petani penggarap yang tidak memiliki lahan, petani pemilik lahan yang sempit, nelayan dan pengrajin.
f) Pembinaan dunia usaha dilakukan terhadap koperasi dengan penyediaan dana pengkreditan untuk pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah.
g) Perlu ditekankan juga pentingnya penggunaan teknologi tepat guna dalam usaha menciptakan esempatan kerja.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan Negara Indonesia belum melakukan pembangunan yang merata, sejauh ini pembangunan yang dilakukan masih terpusat pada daerah perkotaan.sehingga daerah-daerah pelosok seakan-akan belum terjamah oleh pembangunan, Negara ini juga belum dapat memanfaatkan wilayah-wilayah daerah pelosok yang memiliki potensi untuk membangun perekonomian Indonesia sehingga dapat menambah pendapatan Negara.
3.2 Saran Pemerintah dalam hal ini harus lebih memperhatikan wilayah terpencil dan mengusahakan pembangunan secara maksimal, membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang pembangunan di wilayah-wilayah daerah. Merancang perencanaan pembangunan pada daerah pelosok, namun bukan hanya pemerintah saja yang memiliki kewajiban untuk membuat pembangunan di Indonesia menjadi merata, sehingga meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya, namun juga setiap individu dari masyarakat juga harus mengusahakan kesejahteraan atas diri masing-masing, dengan lebih giat bekerja serta menumbuhkan dan mengembangkan sifat kewirausahaan, selain itu pembangunan yang ada juga diharapkan tetap dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan, agar tetap ada keseimbangan alam.
DAFTAR PUSTAKA
http://mahmudimam.blogspot.com/2013/10/makalah-studi-sosial-masalah-ekonomi.html
http://dek-dilla.blogspot.com/2012/01/v-behaviorurldefaultvmlo.htmlRitonga, M.T,dkk.Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI.Jakarta: Penerbit PT. Phibeta Aneka Gama, 2007. Ritonga, M.T,dkk.Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X.Jakarta: Penerbit PT. Phibeta Aneka Gama, 2007.